Blackipedia

Beranda » Romantika Dakwah » Ada yang Menyindir Pejuang Khilafah

Ada yang Menyindir Pejuang Khilafah

Kategori

Blog Stats

  • 36,671 hits

Rijal 4 (FILEminimizer)Ada yang menyindir pejuang khilafah dengan menyatakan “Daripada teriak-teriak, mendingan terapin dulu sistem khilafah di kalangan kalian sendiri, dan beri contoh. Itu lebih riil diterima masyarakat. Jadi masyarakat akan simpatik dan percaya dengan sistem khilafah.”

KOMENTAR:

Pertama, Kita harus pahami bahwa komentar semacam ini hanya muncul dari orang-orang yang tidak memahami hakikat khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum kaum muslim untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah realitas dari sistem khilafah. Batasan “kepemimpinan umum” menunjukkan bahwa sistem khilafah ini adalah kepemimpinan atas kaum muslim dalam segala aspeknya, bukan beberapa aspek atau salah satu aspek. Hal itu meliputi hubungan manusia dengan Allah (akidah dan ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (makanan-minuman, pakaian, akhlak), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (pemerintahan, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, uqubat, dan lain-lain). Jadi, dalam seluruh aspeknya, seluruh kaum muslim (bukan hanya sebagian kaum muslim, melainkan seluruh kaum muslim), dipimpin dengan menggunakan sistem khilafah.

Berdasarkan realitas tersebut, sungguh sangat tidak realistis dan tidak nyambung, jika sistem khilafah hanya diterapkan pada sebagian kaum muslim saja, dengan alasan “memberikan contoh”. Misalnya, syariat Islam diterapkan di satu tempat/wilayah tertentu; atau, syariat Islam diterapkan dalam satu komunitas ataua kelompok pengajian tertentu. Ini tidak realistis dan tidak nyambung dengan definisi khilafah. Maka, apa pun alasannya (entah dengan alasan memberikan contoh penerapan syariat Islam, coba-coba menerapkan syariat Islam, atau yang lainnya) adalah tindakan konyol yang tidak masuk akal. Ini adalah pola pikir pragmatis, yang sangat terikat dengan “kaidah daripada”. Daripada tidak menerapkan syariat Islam sama sekali, mending diterapkan dalam lingkup lebih kecil, demikian kaidah itu dibangun. Pola pikir seperti ini, hanya terjadi pada orang-orang yang terbeli dalam perjuangan.

Jadi, pernyataan di atas, jelas sangat bertentangan dengan realitas sistem khilafah itu sendiri.

Kedua, kelompok pejuang khilafah, hakikatnya bukanlah sebuah negara. Ia hanyalah sebuah kelompok. Karena ia sebuah kelompok, maka ia hanya wajib menunaikan apa yang sudah diwajibkan syara’ untuk kelompok (jamaah), bukan menunaikan sesuatu yang memang dituntut untuk dilaksanakan oleh negara. Padahal, menerapkan syariat Islam itu adalah seruan Asy-Syari’ kepada negara, bukan kepada kelompok. Maka, menyuruh jamaah pejuang khilafah untuk menerapkan syariat Islam yang hanya boleh diterapkan oleh negara, jelas ini menyalahi kaidah penerapan hukum Islam.

Sebab, objek hukum Islam itu hakikatnya hanya ada tiga, yaitu individu, jamaah (kelompok dalam masyarakat), dan negara. Masing-masing memiliki porsinya sendiri-sendiri dalam penerapan hukum syara’. Ada hukum syara’ yang hanya bisa diterapkan oleh individu, jamaah, dan negara. Namun ada juga hukum syara’ yang bisa diterapkan oleh ketiganya.

Individu diseru untuk melaksanakan syariat-syariat seperti salat, membayar zakat (QS. Al Baqarah: 43), menunaikan ibadah haji dan umrah (QS. Al Baqarah: 196), melaksanakan sedekah (QS. Al Mujadalah: 12), berakhlak baik terhadap sesama muslim (QS. Asy Syura: 43), dan berlaku keras terhadap kekufuran, dan sebagainya, termasuk menjaga ketakwaan dirinya (QS. Ali Imran: 102).

Kelompok, diseru untuk melaksanakan muhasabah lil hukkam atau muhasabah terhadap pelaksanaan syariat Islam, amar makruf nahi munkar. Lihat QS. Ali Imran: 104.

Negara, diseru untuk melaksanakan had (hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Alquran), seperti potong tangan (QS. Al Maidah: 38), qadzaf (QS. An Nur: 4), dan lain-lain, negara juga diseru untuk melarang riba (QS. Al Baqarah: 275), mendistribusikan zakat sesuai syariat (QS. At Taubah: 103), negara juga wajib melaksanakan jihad, negara juga diseru untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, negara juga diseru untuk melindungi rakyatnya dari akidah kufur dan sesat, negara juga wajib memberikan pendidikan bagi rakyatnya, negara juga diseru untuk mendistribusikan harta kepemilikan umum sesuai syariat, negara juga diseru untuk memberikan pelayanan masyarakat secara baik, negara juga diseru untuk memberikan pelayanan kesehatan secara murah dan tidak memberatkan rakyat, negara juga wajib melindungi kepemilikan umum dari kerakusan para komprador, dan sebagainya. Ini semua tugas negara. Hal ini bisa dilihat ketika Rasulullah telah menegakkan Islam di Madinah, maka tugas-tugas beliau sebagai seorang kepala negara pada waktu itu pun berjalan sesuai syariat.

Jadi, masing-masing sudah memiliki “wilayah kerja”nya sendiri-sendiri. Maka sungguh sangat aneh, jika “wilayah kerja” negara kok disuruh menerapkan kelompok. Ini namanya pemikiran orang aneh. Menurut Anda, bisa tidak Partai Demokrat disuruh mengelola kekayaan minyak di Indonesia? Menurut Anda, bisa tidak Partai Golkar disuruh mengelola sistem pendidikan di Indonesia? Menurut Anda, bisa tidak Partai Keadilan Sejahtera menerapkan sistem persanksian di Indonesia? Jawabannya: jelas tidak mungkin. Maka, sungguh sangat aneh jika ada aktivis dari kader partai politik di Indonesia menyuruh kelompok pejuang khilafah untuk menerapkan syariat Islam yang hanya bisa diterapkan oleh negara.

Ketiga, khusus berkaitan dengan Hizbut Tahrir (kelompok pejuang khilafah), kita semua sudah paham, bahwa hizb memperjuangkan tegaknya hukum Allah. Tetapi kita semua juga tidak pernah melihat hizb menerapkan hukum Allah seperti potong tangan, qishash, rajam, dan sebagainya. Kita semua juga tidak pernah melihat hizb mempunyai sekolah gratis. Atau rumah sakit gratis bagi warga miskin, dan sebagainya. Semua ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerapan semua itu hanya wajib diterapkan oleh negara, bukan oleh kelompok, dalam hal ini adalah hizb.

Oleh karena itu, ketika hizb tidak mendirikan sekolah gratis, bukan berarti hizb tidak melakukan aktivitas riil. Sebab, hizb bukanlah negara. Hizb hanyalah sebuah kelompok. Menyelenggarakan pendidikan gratis bukan tugas hizb, tetapi tugas negara. Adapun jika ada orang-orang hizb yang menjadi pemilik sebuah sekolah Islam, atau ikut mengelola sekolah dengan pembiayaan murah, maka hal itu bukanlah dalam rangka hizb merebut tugas negara. Tetapi semata-mata, hal itu dilakukan oleh individu hizb dan tidak ada kaitannya dengan hizb, dan bukan atas nama hizb.

Demikian pula, hizb tidak mungkin membeli sebuah kilang minyak untuk dikelola dan dibagikan secara gratis kepada rakyat. Tidak mungkin. Sebab, mengelola sumber daya alam memang bukan tugas hizb. Itu adalah tugas negara. Hizb hanyalah sebuah kelompok. Hizb bukan negara. Hizb hanya berkewajiban menyeru negara agar negara melaksanakannya. Ini namanya muhasabah lil hukkam. Hal ini berlaku bukan hanya pada kilang minyak, tetapi juga sumber energi yang lainnya. Jadi, hizb tidak akan mengambil peran yang seharusnya diperankan oleh negara. Tetapi hizb hanya akan melakukan tugas-tugas sebuah kelompok dakwah.

Demikian pula, ketika hizb menyuarakan kesehatan murah, bukan berarti hizb akan mendirikan rumah sakit atau klinik. Sebab, hal itu adalah tugas negara.

Wallahu a’lam.

(Ustadz Agus Trisa)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: