Blackipedia

Beranda » Khilafah » ADAKAH MEKANISME PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KHILAFAH?

ADAKAH MEKANISME PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KHILAFAH?

Kategori

Blog Stats

  • 36,671 hits

Ottoman_Sultan_selim_III_1789Banyak orang beranggapan bahwa Islam tidak mengatur dan menentukan sistem tertentu dalam pemerintahan. Menurut mereka, Islam tidak menentukan apakah sistem pemerintahan Islam itu harus berbentuk Kerajaan, Republik atau Khilafah. Islam tidak mengaturnya sama sekali. Bentuk sistem pemerintahan ini murni hasil pemikiran dan kesepakatan manusia. Islam hanya memberikan nilai-nilai yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan, misalnya adil, amanah, jujur dan tidak korupsi. Islam itu merupakan agama yang mengatur hubungan manusia yang paling privat dan paling personal, yaitu hubungan manusia dengan tuhannya. Tidak lebih dari itu. Ini merupakan sesuatu yang sakral, suci. Sedangkan pemerintahan dan politk, itu sesuatu yang profan, kotor, penuh intrik dan tipu daya. Oleh karena itu, sesuatu yang suci tidak boleh dicampur dengan yang kotor. Hal ini, justru akan membuat agama menjadi kotor.

Diantara argumentasi bahwa Islam tidak mengatur masalah sistem pemerintahan adalah bahwa Islam tidak menentukan mekanisme pergantian kepemimpinan. Buktinya, pengangkatan empat Khilafah sesudah Rasulullah, yang sering dinamakan Khulafa’ur Rosyidin, dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Mereka dipilih dan diangkat dengan cara yang berbeda-beda. Bukan dengan cara baku yang sama.

Bukti lebih kongkrit lagi adalah bahwa Rasulullah tidak menentukan mekanisme tertentu dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimna pernyataan Umar r.a. saat beliau diminta untuk menunjuk pengganti pasca beliau. Saat itu, beliau mengatakan, “Seandainya aku menunjuk pengganti, maka hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Tetapi jika aku tidak melakukannya (tidak menunjuk pengganti), maka hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik lagi dari Abu Bakar, yaitu Rasulullah”. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Rasulullah tidak menentukan orang dan mekanisme pergantian kekuasaan serta sistem pemerintahan tertentu.

Benarkah Islam tidak mengatur sistem pemerintahan tertentu? Benarkah bahwa Islam juga tidak menentukan mekanisme pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin? Benarkah pernyataan Umar itu menggambarkan bahwa Rasulullah tidak menentukan sistem tertentu dalam pemerintahan? Hal ini akan kita bahas secara singkat. Siapa saja yang ingin mengetahui lebih mendalam, dipersilahkan mengkaji kitab Nidzamul Hukmi fil Islam karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani atau kitab Ajhizatu Daulatil Khilafah fil Hukmi wal Idaroh karya Syeikh Atho bin Khalil.

*****
Jika kesimpulan di atas diteliti secara mendalam dan cermat, maka akan tampak bahwa kesimpulan tersebut masih sangat mentah. Memang, ada sebagian yang benar, namun sebagian lagi tidak benar. Problem paling serius dari kesimpulan tersebut adalah adanya upaya generalisasi atas suatu fenomena. Kesimpulan tersebut dibuat tanpa adanya upaya klasifikasi dan tanpa upaya kajian anatomis yang rinci terhadap suatu fenomena historis. Kesimpulan tersebut terlalu memaksakan diri untuk menyatukan tiga hal berbeda dalam satu kesimpulan. Padahal, sebetulnya fenomena yang dijadikan pijakan membahas tiga hal berbeda, yaitu: pertama, teknik pemilihan pemimpin, kedua tentang metode pengangkatan pemimpin, dan ketiga tentang sistem pemerintahan dalam Islam.

Dengan penelitian yang cermat terhadap tiga hal tersebut, tampak bahwa ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan memiliki aturan serta harus diambil kesimpulan sendiri-sendiri. Ketiganya tidak bisa disimpulkan dalam satu kesimpulan.

Pernyataan Sayyidina Umar tersebut sebetulnya hanya berbicara tentang teknik pemilihan pemimpin, bukan tentang metode pengangkatan pemimpin, apalagi tentang sistem pemerintahan. Dalam Islam, memang benar bahwa teknik pemilihan pemimpin itu sangat variatif, tidak kaku, tidak baku, tidak monoton hanya dengan satu cara. Teknik itu sangat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi. Setelah seseorang terpilih dengan suatu teknik tertentu yang menggambarkan keridloan masyarakat, pemimpin diangkat dengan satu metode, yang dinamakaan ba’at. Lalu dia menjalankan sistem pemerintahan unik yang bernama Khilafah atau Imamah, dengan hukum dan filosofi yang sangat unik dan berbeda dengan semua sistem pemerintahan yang ada dunia ini, seperti Kerajaan, Republik atau yang lain.

Dalam gambaran yang lebih sederhana, hal ini seperti pernikahan. Dalam hal ini terdapat tiga hal penting: Pertama tentang bagaimana memilih seorang pasangan (calon istri atau suami), kedua tentang bagaimana metode yang menentukan seseorang sah menjadi suami atau istri, ketiga sistem perkawainan, yang didalamnya dibahas tentang hak dan kewajiban, serta hukum dan filosofi yang mendasarinya.

Yang pertama, tentang bagaimana teknik memilih pasangan (calon suami atau istri). Dalam hal ini Islam tidak menentukan teknik khusus. Islam hanya memberi kriteria dan rambu-rambu. Islam memberi kebebasan dalam hal teknik memilih pasangan: bisa dengan ketemu sendiri di kampus, ketemu langsung di bus, atau ketemu di pengajian, atau dikenalkan teman, atau dijodohkan orang tua, atau melalui media sosial seperti facebook, atau situs-situs perjodohan, atau lewat teknik apa saja. Islam mengijinkan (memubahkan semua cara yang ada). Dalam hal ini Islam hanya memberikan rambu-rambu, bahwa yang penting semua itu dilakukan dengan saling ridlo, tidak ada paksaan dan tidak melanggar hukum syara’. Jadi, dalam hal ini Islam tidak menenentukan teknik tertentu.

Yang kedua, saat seseorang telah menentukan pasangan (lewat teknik yang beragam), bagaimana caranya calon pasangan tersebut sah menjadi suami-istri? Maka dalam hal ini, hanya ada satu cara, yaitu yang dinamakan akad nikah. Tidak ada cara yang lain. Ibaratnya, meskipun cinta sejoli itu seluas samudra atau setinggi Gunung Himalaya, jika tidak dilakukan akad nikah, mereka tetap dipandang sebagai orang lain, bukan sebagai pasangan suami istri. Akad nikah inilah yang menjadi batas pemisah status seseorang. Suatu tindakan yang semula haram dilakukan, menjadi berpahala saat dilakukan. Jadi, akad nikah adalah satu-satunya cara, calon pasangan menjadi suami-istri yang sah menurut syara’.

Yang ketiga, setelah akad nikah diucapkan, maka pasangan tersebut menjadi suami-istri dan menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Hak dan kewajiban baru, akan muncul setelah akad nikah itu telah diucapkan. Islam mengatur dengan detil, mana yang wajib dilakukan suami-istri, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh dan mana yang haram. Islam menjelaskan bahwa akad nikah itu awalnya untuk seumur hidup atau dipisah dengan kematian. Dalam hal ini tidak boleh ada batasan waktu saat akad diucapkan, misalnya 5 tahun, seperti aturan main dalam demokrasi. Namun, jika dalam perjalanan pernikahan tidak bisa dilanjutkan karena suatu hal, nikah itu bisa dibatalkan dengan sesuatu yang dinamakan Thalaq (talak).

Jadi, dapatkah diambil kesimpulan bahwa Islam tidak mengatur perkawinan, dengan argumentasi bahwa Islam tidak mengajarkan teknik khusus memilih istri atau suami?.

Hal itu sebenarnya sama dengan masalah pemerintahan.

Bagaimana teknik memilih pemimpin? Islam membebaskan kita menggunakan berbagai cara yang sesuai. Bagaimana metode agar seseorang sah menjadi Khalifah? Islam mengajarkan bahwa hal itu hanya akan sah dengan satu metode, yaitu akad bai’at. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “Dan siapa saja yang telah membai’at seorang imam lalu ia telah memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya” (HR.Muslim).

Terakhir, bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam? Dalam hal ini, Islam menjelaskan dan mengatur dengan sangat detil. Memang, diantara aturan Islam itu ada bagian yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jika dibandingkan sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem pemerintahan itu sangat unik dan sangat khas. Sistem inilah yang dinamakan dengan sistem Khilafah, atau Imamah, atau Shulthaniyah.

*****
Bagaimana teknik menentukan seorang agar menjadi calon Khalifah yang nantinya dibai’at menjadi Khalifah?

Sebagaimana telah dibahas, bahwa Islam memang tidak menentukan mekanisme atau cara tertentu seorang pemimpin (Khalifah) itu ditentukan. Islam hanya memberikan guideline bahwa kekuasaan itu di tangan umat (rakyat), dan siapapun orangnya yang menjadi pemimpin (mendapatkan kekuasaan) ia harus mendapatkan dari rakyat. Syaratnya: Ia harus mendapatkan dengan bir-ridlo wal ikhtiyar (kerelaan masyarakat, dan masyarakat memilihnya dengan bebas tanpa paksaan).

Bagaimana caranya? Caranya boleh berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Inilah yang terjadi pada masa Khulafa’ur Rosyidin. Mereka dipilih dengan cara yang berbeda-beda.
Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara yang berbeda-beda itu. Padahal tata cara itu termasuk perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Karena perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam. Maka, ini menjadi ijma’ (kesepakatan) sahabat.

Pemilihan Abu Bakar r.a. dilakukan oleh para sahabat di Saqifah Bani Sa’idah. Para sahabat memang berbeda pendapat tentang figur yang akan jadi Khalifah, tetapi mereka sama sekali tidak berbeda pendapat tentang wajibnya Khilafah. Mereka yang dicalonkan adalah Sa’ad bin Ubadah, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Hanya saja Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah tidak mau menjadi pesaing Abu Bakar. Sehingga akhirnya tinggal dua calon, yaitu Abu Bakar dan Sa’ad. Saat itu memang terjadi perdebatan panas, meski tidak sampai melempar kursi seperti anggota DPR saat ini. Hasil diskusi itu adalah terpilihnya Abu Bakar. Kemudian setelah itu beliau dibai’at. Lalu pada hari kedua, kaum muslim diundang ke Masjid Nabawi lalu mereka membaiat Abu Bakar di sana. Maka baiat di Saqifah adalah bai’at in’iqad sehingga dengan itu Abu Bakar menjadi Khalifah kaum muslim. Dan baiat di Masjid pada hari kedua merupakan baiat ta’at.

Pemilihan Umar sebagai Khalifah berbeda dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan membawa kematian, dan khususnya karena pasukan kaum muslim sedang berada di medan perang melawan negara besar kala itu, Persia dan Rumawi, Abu Bakar memanggil kaum muslim meminta pendapat mereka tentang siapa yang akan menjadi Khalifah kaum muslim sepeninggalnya. Proses musyarawah itu berlangsung selama tiga bulan. Ketika Abu Bakar telah selesai meminta pendapat kaum Muslim itu dan ia akhirnya mengetahui pendapat mayoritas kaum muslim menghendaki yang jadi Khalifah adalah Umar. Maka Abu Bakar mewasiatkan Umar, yakni mencalonkan Umar agar menjadi Khalifah setelahnya. Wasiat atau pencalonan itu bukan merupakan akad pengangkatan (bai’at) Umar sebagai Khalifah. Karena setelah wafatnya Abu Bakar, kaum muslim baru membaiat Umar untuk menjadi Khilafah. Siapapun yang mencermati, ini adalah teknik yang sangat praktis dan efisien, saat di masyarakat ada figur yang kharismatik yang menggambarkan ridlo dan dukungan masyarakat.

Pemilihan Utsman bin Affan berbeda lagi. Ketika Umar terluka parah, kaum muslim memintanya untuk menunjuk calon pengganti, namun Umar menolak, dengan menyampaikan pernyataan seperti dalam pendahuluan tulisan ini. Setelah mereka terus mendesak, Umar menunjuk enam orang yakni mengajukan calon sebanyak enam orang kepada kaum muslim, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqas, Zubeir bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka juga didampingi Abdullah bin Umar, tetapi beliau tidak boleh dipilih, beliau hanya memiliki hak memberi suara. Kemudian Beliau menunjuk Suhaib untuk menjadi Imam dan untuk memimpin enam orang yang telah Beliau calonkan sehingga terpilih Khalifah dari mereka dalam jangka waktu tiga hari sebagaimana yang telah Beliau tentukan. Beliau berkata kepada Suhaib: “Jika lima orang bersepakat dengan satu orang, dan yang menolak satu orang maka penggallah orang yang menolak itu dengan pedang…”. Peristiwa itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Tarikh ath-Thabariy.

Kemudian setelah Umar wafat dan setelah para calon berkumpul, Abdurrahman bin Auf berkata: “Siapa diantara kalian yang bersedia mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik diantara kalian?” Semuanya diam. Abdurrahman berkata : ”Aku mengundurkan diri.” Maka yang lain ikut mengundurkan diri, tersisa dua orang yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Abdurrahman meminta pendapat masyarakat tentang siapa yang akan dijadikan Khalifah. Dari masukan masyarakat itu, sebenarnya masyarakat menginginkan yang jadi Khalifah adalah Ali asal beliau bersedia mengikuti dua Khalifah sebelumnya. Tetapi, jika beliau tidak bersedia, maka masyarakat meminta yang jadi Khalifah Utsman saja. Setelah itu ditanyakan kepada Ali, dan beliau tidak bersedia mengikuti ijtihad dua Khalifah sebelumnya, akhirnya yang diba’at oleh umat Islam adalah Utsamn bin Affan. Jadi, dalam fenomena ini, apa yang dilakukan Umar adalah mencalonkan beberapa orang, sementara bai’at tetap dilakukan oleh umat Islam termasuk Ali juga ikut membai’at.

Kemudian saat Sayyidina Utsman terbunuh. Saat itu kondisi politik memang panas. Lalu mayoritas kaum muslim di Madinah dan Kufah meminta Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Para sahabat Rasulullah mendatangi Ali dan mengatakan, “Bahwa orang ini (Utman r.a) telah terbunuh. Sementara masyarakat harus mempunyai imam. Dan saat ini kami tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak untuk mengurusi urusan ini, kecuali engkau. Bukan karena engkau lebih dahulu (memeluk Islam) juga bukan karena engkau lebih dekat dengan Rasulullah”. Ali menjawab, “Jangan lakukan hal itu. Sebab aku menjadi wazir (pembantu Khalifah Utsman) ini lebih baik ketimbang aku menjadi amir (Khalifah)”. Namun setelah didesak beliau akhirnya bersedia menjadi Khalifah, lalu setelah itu beliau dibai’at.

Inilah cara para Khulafa’ur Rosyidin dipilih. Mereka memang dipilih dengan cara yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tampak bahwa memang cara pemilihan tidak ditentukan oleh Islam.

Islam memubahkan Umat Islam untuk menggunakan cara apapun, yang penting cara itu adalah representasi dari keridloan masyarakat (bir ridlo wal ikhtiyar).

*****
Bolehkah seandainya Khalifah dipilih secara langsung lewat cara seperti dalam pemilu? Tentu saja jawabnya boleh. Itu mubah. Itu hanyalah cara. Esensinya adalah keridloan masyarakat. Jika itu dipandang efektif , maka cara itu boleh dilakukan. Namun, yang tidak boleh dipupakan, bahwa dalam Islam, kekosongan seorang Khalifah dan proses pemilihan itu tidak lebih dari 3 hari.

Mungkin orang akan berkata, kalau begitu seperti demokrasi? Memang tidak dipungkiri, dalam beberapa hal ada kesamaan dengan sistem demokrasi, tetapi dasar filosofinya sangat berbeda dan praktik-praktik yang lain sangat berbeda. Dalam Khilafah, pemilu itu hanyalah cara, sementara dalam demokrasi hal itu bukan sekedar cara, tetapi metode baku. Tentu saja, sistem Khilafah boleh (mubah) memilih cara yang lain, yang lebih efektif dan efisien, yang penting menggambarkan arridlo wal ikhtiyar min ummah.

Hal ini sama dengan memakai baju. Umat Islam memakai baju panjang, mungkin orang sekuler juga memakai baju panjang. Sama-sama memakai baju, tetapi dasar filosofinya berbeda. Umat Islam memakai baju untuk menutup aurat, orang sekuler memakai baju untuk mode. Sama-sama pakai baju, tetapi berbeda.

Bolehkah seandainya ditetapkan dalam UU negara Khilafah bahwa pemilihan Khalifah harus dilakukan secara terbuka lewat mekanisme pemilu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Tentu saja boleh. Menetapkan hal mubah untuk dilaksanakan itu hukumnya mubah (boleh). Hal ini misalnya, menetapkan warna seragam. Menggunakan baju warna putih atau warna tertentu itu hukumnya mubah. Seandainya negara Khilafah menentapkan bahwa pegawai pada hari jumat menggunakan warna putih, maka penetapan ini juga dibolehkan. Menentapkan hal mubah untuk dilaksanakan itu hukumnya mubah juga. Ini berbeda dengan menetapkan hal yang diharamkan Allah, maka penetapan ini jelas haramnya. Misalnya, ditetapkan bahwa hidangan pada hari jumat adalah daging babi, maka penetapan ini jelas haramnya.

Bagaimana dengan sistem putra mahkota? Islam tidak mengenal sistem putra mahkota dan sistem itu merupakan sistem yang bathil di dalam Islam. Cara itu haram diterapkan di dalam Khilafah. Kekuasaan itu bukan milik Khalifah, karena itu ia tidak berwenang memberikannya kepada siapapun. Kekuasaan itu milik Allah yang diberikan kepada umat, sehingga berwenang untuk memberikannya kepada siapapun adalah umat bukan Khalifah.

Lalu bagaimana jika itu pernah terjadi? Jika itu terjadi, maka itu adalah penyimpangan. Penyimpangan adalah penyimpangan, dilakukan oleh siapapun juga. Penyimpangan tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun juga.

Bagaimana jika ba’iat dilakukan dengan paksaan dan tekanan? Syariah Islam menentapkan bahwa bai’at itu harus dilakukan birridlho wal ikhtiyar (dengan penuh keridloan dan kebebasan). Karena itu jika dilakukan dengan paksaan, dengan penipuan atau cara-cara keji lainnya, maka itu adalah kemungkaran. Jika kemungkaran itu terjadi dalam Islam, maka itu termasuk bentuk penyimpangan.

Berarti dalam Khilafah sangat mungkin ada penyimpangan? Jawabnya, tentu saja. Sebab Khalifah adalah manusia biasa, bukan malaikat, bukan ma’shum.

Namun, penyimpangan itu relatif lebih kecil dibanding sistem pemerintahan yang lain. Dalam Khilafah hukumnya berasal dari Allah, namun pelaksananya adalah manusia. Sehingga kalau ada penyimpangan, dapat dipastikan itu hanyalah dalam pelaksanaan. Ini berbeda dengan sistem yang lain, demokrasi misalnya. Hukumnya dibuat manusia, dan pelaksananya juga manusia. Sehingga problemnya jauh lebih kompleks, mulai dari hukumnya sampai ke pelaksananya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor esensi pemilihan seorang pemimpinan dalam Islam adalah ketaqwaan. Dengan ketaqwaan ini, berbagai penyimpangan bisa diminimalkan. Ini berbeda dengan sistem lain, demokrasi misalnya. Tak ada ceritanya, ketaqwaan menjadi kriteria pemilihan pemimpin dalam demokrasi. Yang ketiga, kontrol dari masyarakat yang digerakkan karena ketaqwaan. Dengan kontrol yang baik, insya Allah penyimpangan juga dapat diminimalkan.

Khilafah itu bukan surga, dimana masyarakat tinggal menikmati segala sesuatu tanpa usaha apapun. Bukan. Tetapi, Khilafah itu ada di dunia. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang disyariahkan Allah di dunia ini, yang insya Allah akan mengantarkan manusia masuk surga. Di dalamnya pemimpin dan rakyatnya harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan semua yang disyariahkan Allah, termasuk meluruskan segala penyimpangan yang muncul di dalamnya. Bukan hanya menikmati, atau santai-santai, apalagi hanya mimpi.

*****
Jadi, kesimpulan bahwa Islam tidak mengatur sistem pemerintahan dengan alasan tidak adanya mekanisme baku pemilihan pemimpin, merupakan kesimpulan yang absurd. Kesimpulan ini gagal menemukan keteraturan dalam fenomena teratur yang tampak tidak teratur. Inilah contoh kegagalan petualangan intelektual.

Alam dan Islam itu berasal dari Allah. Karena itu pastilah terdapat keteraturan yang mengagumkan di dalam keduanya. Bagi orang berilmu, tak ada chaos (dalam arti sebenarnya) dalam alam atau pun dalam Islam. Bahkan para ilmuan, saat ini, meyakini bahwa di dalam chaos sekalipun tersimpan keteraturan. Kata mereka: teori chaos sebenarnya bicara tentang keteraturan, bukan ketidak-teraturan.

Wallahu a’lam.

 Disalin dari tulisan Ust. Choirul Anam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: